SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG .


Fungsi Dan Tugas

 

 Bagian Hukum

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf  a  angka 4), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, dan  petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan program serta  melakukan monitoring dan evaluasi dalam penataan, perumusan, penelaahan, pengkajian Peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Peraturan Desa, penyelenggaraan    pelayanan bantuan hukum, publikasi hukum, dan pendokumentasi Hukum, penataan produk hukum daerah serta pembinaan Hak Asasi Manusia.

Bagian Hukum mempunyai fungsi:

  1. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis, pembinaan,  penataan,  produk hukum daerah, penyelesaian masalah hukum daerah serta pendokumentasian hukum;
  2. penyusunan program, monitoring, dan  evaluasi   penyelenggaraan penataan, perumusan, penelaahan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa , Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Bupati;
  3. penyusunan program, monitoring, dan  evaluasi   penyelenggaraan   pelaksanaan pengkajian hukum dan pelayanan bantuan hukum;
  4. penyusunan program, monitoring, dan  evaluasi   penyelenggaraan   pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
  5. penyusunan program, monitoring, dan evaluasi   penyelenggaraan penataan dokumentasi dan pengaturan penyebaran produk hukum serta penyuluhan hukum;
  6. pengoordinasian penyelenggaraan  perumusan, penelaahan, pengkajian, dan evaluasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
  7. pengoordinasian dalam perumusan bahan penyelesaian masalah Hukum.
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan  dan petunjuk teknis serta melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi,  penelaahan, verifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa, Keputusan Bupati, Peraturan Kepala Desa dan produk hukum lainnya.

 

Untuk menyelenggarakan tugas  Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja tahunan Sub Bagian Perundang-undangan;
  2. pengoordinasian perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang meliputi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Produk Hukum lainnya;
  3. penelaahan dan pelaksanaan evaluasi produk hukum yang berhubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Daerah;
  4. penyiapan bahan, perumusan, penelaahan dan pelaksanaan evaluasi perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
  5. penelaahan, verifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa, Keputusan Bupati, Peraturan Kepala Desa dan produk hukum lainnya;
  6. penyusunan dan pengundangan produk hukum daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah;
  7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang perundang-undangan;
  8. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan produk hukum daerah;
  9. penyelenggaraan fasilitasi, pelatihan dan bimbingan dalam penyusunan produk hukum daerah;
  10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  11. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4) huruf b), mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan  dan petunjuk teknis serta melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi  pengkajian dan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum dan pelayanan Hak Asasi Manusia.

untuk menyelenggarakan tugas  Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja tahunan Sub Bagian Bantuan Hukum;
  2. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan, konsultasi hukum dan hak asasi manusia;
  3. pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan konsultasi hukum dan hak asasi masnusia;
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang konsultasi hukum dan hak asasi manusia
  5. pelaksanaan pengumpulan bahan dan alat bukti dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
  6. pelaksanaan inventarisasi, menelaah serta mengevaluasi penanganan dan penyelesaian perkara yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa;
  7. pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa;
  8. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  9. pemberian pertimbangan hukum terkait potensi permasalahan hukum dan kebijakan teknis Pemerintah Daerah;
  10. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dokumentasi, penyuluhan dan  publikasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas  Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja tahunan Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
  2. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi hukum;
  3. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyuluhan hukum;
  4. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  5. pelaksanaan kodifikasi perundang-undangan;
  6. pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) ;
  7. pelaksanaan penatausahaan produk hukum daerah;
  8. pelaksanaan inventarisasi Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan sarana informasi hukum lainnya;
  9. pengelolaan perpustakaan hukum dan pemberian layanan informasi hukum;
  10. penyebarluasan produk-produk hukum dan mensosialisasikan kepada masyarakat;
  11. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dokumentasi hukum;
  12. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.