SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG .

Pencarian Data:
Tentang

Hukum Adat

Pelaksanaan Musyawarah Hukum Adat di Kabupaten Sintang

 

Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar musyawarah hukum adat suku Dayak dan suku Melayu digedung Pancasila Rabu dan kamis (3,4/9/2014) kemarin yang pembukaan langsung dipimpin oleh Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M.Si.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini akan bermuara pada pembukuan hukum adat dayak dan Melayu, yang selaras dengan supremasi hukum positif.

Bupati Sintang mengatakan pembukuan hukum adat belum di revisi selama 12 tahun terakhir. Oleh sebab itu mendorong pemerintah memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Hukum Adat Dayak dan Melayu di Kabupaten Sintang .

"Penegakan hukum adat ini erat kaitannya dengan kepentingan kita bersama, terlebih yang berbenturan dengan penegakan hukum adat atas pembangunan fisik yang kita laksanakan pemerintah maupun investor," terang Milton dalam kata sambutannya.

Dikatakannya, dibukukanya hukum adat ini, pemerintah dapat mempertangungjawabkan segala sesuatu berlandaskan hukum. Dalam proses pembukuan hukum adat yang tengah di musyawarahkan ini bukan hanya sekedar penyesuaian dari harga adat, namun ada beberapa hal yang belum tercantum agar di inventarisir sehingga dapat lebih sempurna.

Bupati Sintang Drs Milton Crosby M.Si menegaskan, oknum yang sering menyalahgunakan hukum adat untuk melakukan pemerasan harus berhenti.

Sebab hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat itu sudah dibukukan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang.

“Selama ini, penerapan hukum adat tak jarang disalahgunakan. Banyak temenggung jalanan jadi preman, menjadikan hukum adat untuk memeras orang,” ungkap Milton saat membuka musyawarah adat Suku Dayak dan Suku Melayu di Gedung Pancasila Sintang, Rabu (3/9).

 “Penegakan hukum adat ini erat kaitannya dengan kepentingan kita bersama. Jadi, tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan hukum adat kedepannya,” tambah Milton. “Dengan dibukukanya hukum adat ini, kita, pemerintah, juga dapat mempertangungjawabkan pengeluaran keuangan berlandaskan hukum,” kata Milton.

Menurutnya, musyawarah adat akan mereview atau melakukan penyesuaian kembali terhadap harga adat. Ada beberapa hal yang belum tercantum akan diinventarisir sehingga lebih sempurna, sehingga para temengung memiliki dasar dalam menentukan hukum adat yang akan diberlakukan.

“Kegiatan ini juga  bertujuan untuk mempererat kemitraan atau kerjasama Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat adat, kegiatan ini juga sebagai sarana lintas budaya, supaya komunikasi terus berjalan dengan baik dan setiap sub suku Dayak dan Melayu yang ada di Kabupaten Sintang diharapkan terus menghidupkan dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya masing-masing dengan berbagai cara karena berkaitan dengan identitas masyarakat sehingga menjadi kekayaan seni budaya yang dimiliki.

 

 

”Dengan Musdat ini pendataan dan pelestarian kekayaan adat istiadat, harus di tumbuhkembangkan  sebab  saya tidak ingin identitas orang dayak dan Melayu perlahan-lahan hilang. Jangan sampai sub suku yang ada hilang seperti suku Maya dan Inca Amerika Latin.”tukasnya

Musyawarah hukum adat ini menghadirkan seluruh Ketua Dewan Adat kecamatan hingga tingkat Desa, baik itu dari Suku Dayak mapun Melayu. Hadir pula para tokoh masyarakat.

Selaku Ketua Panitia Penyelenggara adalah Kepala Bagian Hukum Hekolanus Roni, SH, M.Si sangat mengapresiasi terselenggaranya Musdat ini  karena nantinya bisa mempertemukan antara Masyarakat adat dengan Pemerintah yang pada saat orde baru masyarakat ada selalu dianggap kuno.

“Keberadaan masyarakat adat dimasa orde baru selalu di cap terbelakang, tidak ada gunanya dan sesuatu yang tidak maju,” Ujarnya.

Roni berharap dengan pelaksanaan Musdat tersebut bisa menjalin hubungan antara masyarakat adat dengan pemerintah sehingga bisa bersama-sama bersatu membangun bangsa yang berdaulat mandiri dan bermartabat.

”Selaku Anggota DAD Sintang saya berharap Musdat yang pertama di gelar ini dapat berjalan tertib dan lancar sesuai harapan bersama.” Tuturnya

Karena tujuan Musyawarah Hukum Adat ini menyampaikan tujuan dari kegiatan musyawarah adat ini adalah untuk mempererat kemitraan pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat adat, mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan sesama lembaga adat dan tokoh adat, serta sebagai fasilitasi dalam mengidentifikasi dan membukukan hukum adat

 

@altafira/ida

 

Penulis: altafira